Logo Kabupaten Temanggung

Arti Logo Kabupaten Temanggung

Logo atau Lambang Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai makna simbolis yang tertuang pada desainnya.
Diharapkan untuk Kabupaten Temanggung akan menjadi seperti apa yang tersirat pada setiap makna yang terkandung pada lambang daerah tersebut.
Adapun arti dari masing-masing lambang dapat dilihat pada profil dibawah

Bentuk Perisai : Ketangguhan dalam menanggulangi segala kesulitan.

Segi Lima Didalamnya : Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia.

Segi Lima : Keagungan Tuhan yang mengandung arti bahwa rakyat Kabupaten Temanggung bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa.

Dua Gunung : Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro.

Nyala Api / Lidah Api : Semangat perjuangan Rakyat dalam mencapai cita-citanya-sedangkan jumlah delapan buah lidah api yang melukiskan pada masing-masing sisi sebagai peringatan bahwa terciptanya lambang in pada waktu DPRD-GR berusia satu windu (8 tahun).

Buah Padi berjumlah 17 butir, Rantai bermata 8 buag, Kapas berbunga 4 kuntum,

dan berdaun 5 helai : Mengingatkan saat Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Rantai : Jiwa dan kepribadian Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yang penuh solidaritas dan keputusan yang tidak terpatahkan

Padi, Kapas : Kemakmuran.

Panili, Kopi, Tembakau : Merupakan tanaman khas Daerah Kabupaten Temanggung melambangkan Kesejahteraan Daerah.

Sebuah Bambu Runcing : Perjuangan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada Waktu revolusi physik, khususnya terkenal bamboo runcing parakan

Warna Hijau : Kemakmuran.\

Warna Putih : Kesucian.

Warna Merah : Keberanian.

Warna kuning : Keagungan, Keluhuran dan Kejayaan.

Warna Kuning Emas : Kemuliaan.

Warna Biru : Ketenangan.

Sejarah Temanggung Kabupaten

Dengan meninggalnya Raden Tumenggung Danuningrat Bupati Magelang, maka untuk mengatasi kevakuman pemerintahan, Pemerintah Hindia Belanda dengan cepat berusaha mencari penggantinya. Mendiang Bupati Magelang meninggalkan seorang putra yang bernama Raden Mas Aryo Danukusumo. Ia telah berdinas pada Pemerintah Hindia Belanda sebagai Wakil Kolektur Penghasilan Negeri dan telah menikah dengan putri Bupati Pekalongan. Raden Mas Aryo Danukusumo mempunyai dua orang anak. Ia dikenal sebagai pribumi yang sangat berbudi bahasa dan betapapun masih muda usianya, namun telah banyak mengambil alih kecakapan-kecakapan dari orang tuanya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain kecakapan yang dimilikinya, akhirnya Raden Mas Aryo Danukusumo ditunjuk menjadi Bupati sementara daerah Magelang.

Sedangkan untuk daerah Kabupaten Menoreh, Pemerintah Hindia Belanda menunjuk Raden Ngabei Joyo Negoro sebagai Bupati sementara Menoreh. Pada tahun 1827 Raden Mas Aryo telah resmi menjadi Bupati tetap di daerah Magelang sedangkan Raden Ngabei Joyo Negoro telah menjadi Bupati di daerah Menoreh. Meskipun demikian pejabat I masih berkedudukan di Magelang. Setelah pemberontakan Pangeran Diponegoro berakhir, Raden Ngabei Joyo Negoro tidak mau lagi berkedudukan di Parakan. Sebagai kedudukan yang baru, Bupati Menoreh telah memilih Temanggung.

Sementara itu distrik Menoreh sebenarnya sudah tidak merupakan Kabupaten Menoreh lagi, oleh karena itu telah lama digabungkan dengan wilayah Kabupaten Magelang. Dengan demikian nama Kabupaten Menoreh sebenarnya sudah tidak tepat lagi dengan memperhatikan bahwa ibukota Kabupaten Menoreh berada di Temanggung, tempat Bupati bertempat tinggal. Dalam suratnya tanggal 13 September 1834 Residen Kedu CC. Kartnan mengusulkan untuk mengganti nama Kabupaten Menoreh menjadi Kabupaten Temanggung. Pemerintah Hindia Belanda sendiri dengan sebuah resolusi yang dikeluarkan di Batavia ( Jakarta ) pada tanggal 10 Nopember 1834 akhirnya juga memberikan persetujuan yang sama : “Menetapkan bahwa Kabupaten Menoreh ( Karisidenan Kedu ) semenjak sekarang akan memakai nama dari nama ibukotanya sendiri yakni Temanggung, bahwa asisten residen Probolinggo dengan pegawai yang diperbantukan kepadanya akan dipindahkan kesana dan pada waktu yang tepat semenjak sekarang akan memakai nama asisten residen Temanggung.” Berdasarkan sumber sejarah yang autentik tersebut dapat ditentukan “Titi Mangsa” hari jadi Kabupaten Temanggung, yakni jatuh pada tanggal 10 Nopember 1834 bertepatan pada hari Senin Wage tanggal 9 Rejeb tahun Jumakir 1762.

INFO depdagri

Temanggung, Jalur Kereta Api yang telah hilang

Tulisan ini untuk mengingatkan sejarah Kabupaten Temanggung Jaman dulu bahwa kota temanggung dan parakan mempunyai Stasiun Kereta api yang bisa kita banggakan dan itu semua bukan dongeng pastinya.

SEJARAH KERETA API PARAKAN, TEMANGGUNG

Parakan adalah kota yang tidak bisa di lupakan karena kabupaten temanggung berawal dari kota parakan.

Awalnya pada, 21 Mei 1873 dibangunlah Stasiun Kereta Api Ambarawa dikenal dengan sebutan Stasiun Willem I

Jalur Ambarawa – Kedungjati – Semarang
Jalur Ambarawa – Secang – Magelang, serta Ambarawa – Parakan – Temanggung dan
Jalur Yogyakarta-Magelang-Temanggung-Parakan yang dikerjakan oleh NIS (Nederland Indische Spoorweg) pada 1905, Pada Akhirnya di tutup tahun 1976.

Sebenarnya pembuatan jalur kereta api ini adalah bentuk Eksploitasi Kolonial Abad XIX dimana Belanda ingin memudahkan pengiriman hasil bumi dan salah satunya adalah membuat line kereta api, dan juga pembuatan jalan-jalan yang menghubungkan daerah-daerah penghasil hasil bumi seperti Muntung, Kaloran, dan Parakan diperbaiki pada 1870. Pada tahun ini jalan-jalan yang sebelumnya hanya bisa dilewati kuda, kemudian, diperlebar dan diperkeras dengan batu dan kerikil selebar 2 meter. Sedangkan jalan Pos–jalan patroli militer Belanda–seperti di Pingit yang menghubungkan Ambarawa dan Magelang diperlebar menjadi 6 meter.

Di era kemerdekaan Stasiun Parakan dan Stasiun Temanggung merupakan jalur transportasi utama masyarakat Temanggung, dalam cacatan Mohamad Roem menggunakan Kereta Api dari Stasiun Parakan Menuju Pekalongan, dan Kereta api juga menjadi Cerita Perjuangan Pemuda Bambu Runcing Parakan.

Saat ini jalur Kereta api Parakan Temangung Sudah mati dan masih tersisa adalah jalur rel dan bangunan Stasiun dan jembatan (gambar Jembatan Kerta api).

Locomotief op een spoorbrug over de Kali Progo bij Temanggoeng in de lijn van Setjang naar Parakan ( kereta api ini berada di atas kali progo Temanggung pada tahun 1910)

Jalur kereta api di atas kali progo Temanggung pada tahun sekarang (tempat yang sama, sakarang rusak dan berkarat)

SEJARAH KERETA API

Sejarah perjuangan Bangsa Indonesia mencatat pengambilalihan kekuasaan perkereta-apian dari pihak Jepang oleh Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) pada peristiwa bersejarah tanggal 28 September 1945. Pengelolaan kereta api di Indonesia telah ditangani oleh institusi yang dalam sejarahnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Institusi pengelolaan dimulai dengan nasionalisasi seluruh perkereta-apian oleh Djawatan Kereta Api Indonesia (DKARI), yang kemudian namanya dipersingkat dengan Djawatan Kereta Api (DKA), hingga tahun 1950. Institusi tersebut berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) pada tahun 1963 dengan PP. No. 22 tahun 1963, kemudian dengan PP. No. 61 tahun 1971 berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Perubahan kembali terjadi pada tahun 1990 dengan PP. No. 57 tahun 1990 status perusahaan jawatan diubah menjadi perusahaan umum sehingga PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kerata Api (Perumka). Perubahan besar terjadi pada tahun 1998, yaitu perubahan status dari Perusahaan Umum Kereta Api menjadi PT Kereta Api (persero), berdasarkan PP. No. 19 tahun 1998.

Semoga Dongeng ini tetap menjadi sejarah Kabupaten Temanggung untuk masa depan.

Dari Berbagai sumber

Hari Jadi Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda, Nomor 11 Tanggal 7 April 1826, Raden Ngabehi Djojonegoro ditetapkan sebagai Bupati Menoreh yang berkedudukan di Parakan, dengan gelar Raden Tumenggung Aria Djojonegoro. Setelah perang Diponegoro berakhir, beliau kemudian memindahkan Ibu Kota ke Kabupaten Temanggung. Kebijaksanaan pemindahan ini didasarkan pada beberapa hal; Pertama, adanya pandangan masyarakat Jawa kebanyakan pada sat itu, bahwa Ibu Kota yang pernah diserang dan diduduki musuh dianggap telah ternoda dan perlu ditinggalkan. Kedua, Distrik Menoreh sebuah daerah sebagai asal nama Kabupaten Menoreh, sudah sejak lama digabung dengan Kabupaten Magelang, sehingga nama Kabupaten Menoreh sudah tidak tepat lagi. Mengingat hal tersebut, atas dasar usulan Raden Tumenggung Aria Djojonegoro, lewat esiden Kedu kepada Pemerintah Hindia Belanda di Batavia, maka disetujui dan ditetapkan bahwa nama Kabupaten Menoreh berubah menjadi Kabupaten Temanggung. Persetujuan ini berbentuk Resolusi Pemerintah Hindia Belanda Nomor 4 Tanggal 10 Nopember 1834.

Mempertimbangkan bahwa Hari Jadi Daerah merupakan awal perjalanan sejarah, agar diketahui semua lapisan masyarakat, guna memacu meningkatkan semangat pembangunan dan pengembangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Dati II Temanggung menugaskan kepada DPD II KNPI Kabupaten Temanggung untuk mengadakan pelacakan sejarah dan seminar tentang Hari Jadi Kabupaten Temanggung. Dari hasil seminar tanggal 21 Oktober 1985, yang diikuti oleh Sejarawan, Budayawan dan Tokoh Masyarakat, ABRI, Rokhaniwan, Dinas/Instansi/Lembaga Masyarakat dan lain-lainnya, maka ditetapkan bahwa tanggal 10 Nopember 1834 sebagai Hari Jadi Kabupaten Temanggung

info temanggungkab

Nama Pikatan dalam Sejarah

Jejak sejarah Nama Desa Pikatan Kecamatan Temanggung tidak lepas dari nama Rakai Pikatan seorang penguasa tanah Jawa dan Awal Berdirinya Mataram dan Sriwijaya
kalau kita lihat Nama Rakai Pikatan adalah Gelar yang di dapat dari gelar lamanya sebagai kepala daerah (contoh: Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung). Dalam catatan sejarah pusat pemerintahan di wilayah mata air Desa Pikatan Sekarang.

Sejarah Temanggung mulai tercatat pada Prasasti Wanua Tengah III Tahun 908 Masehi yang ditemukan penduduk dusun Dunglo Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Temanggung pada bulan November 1983 . Prasasti itu menggambarkan bahwa Temanggung semula berupa wilayah kademangan yang gemah ripah loh jinawi dimana salah satu wilayahnya yaitu Pikatan. Disini didirikan Bihara agama Hindu oleh adik raja Mataram Kuno Rahyangta I Hara, sedang rajanya adalah Rahyangta Rimdang (Raja Sanjaya) yang naik tahta pada tahun 717 M (Prasasti Mantyasih). Oleh pewaris tahta yaitu Rake Panangkaran yang naik tahta pada tanggal 27 November 746 M, Bihara Pikatan memperoleh bengkok di Sawah Sima. Jika dikaitkan dengan prasasti Gondosuli ada gambaran jelas bahwa dari Kecamatan Temanggung memanjang ke barat sampai kecamatan Bulu dan seterusnya adalah adalah wilayah yang subur dan tenteram (ditandai tempat Bihara Pikatan).

Rakai Pikatan terdapat dalam daftar para raja versi prasasti Mantyasih. Nama aslinya menurut prasasti Argapura adalah Mpu Manuku. Pada prasasti Munduan tahun 807 diketahui Mpu Manuku menjabat sebagai Rakai Patapan. Kemudian pada prasasti Kayumwungan tahun 824 jabatan Rakai Patapan dipegang oleh Mpu Palar. Mungkin saat itu Mpu Manuku sudah pindah jabatan menjadi Rakai Pikatan.

Akan tetapi, pada prasasti Tulang Air tahun 850 Mpu Manuku kembali bergelar Rakai Patapan. Sedangkan menurut prasasti Gondosuli, Mpu Palar telah meninggal sebelum tahun 832. Kiranya daerah Patapan kembali menjadi tanggung jawab Mpu Manuku, meskipun saat itu ia sudah menjadi maharaja. Tradisi seperti ini memang berlaku dalam sejarah Kerajaan Medang di mana seorang raja mencantumkan pula gelar lamanya sebagai kepala daerah, misalnya Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung.

Menurut prasasti Wantil, Mpu Manuku membangun ibu kota baru di desa Mamrati sehingga ia pun dijuluki sebagai Rakai Mamrati. Istana baru itu bernama Mamratipura, sebagai pengganti ibu kota yang lama, yaitu Mataram

SEJARAH RAKAI PIKATAN

Prasasti Canggal yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kehidupan politik Kerajaan Mataram Kuno. Prasasti ini bertuliskan tahun654 Saka atau 732, ditulis dengan huruf Palawa yang menggunakan bahasa Sansekerta. Kerajaan Mataram Kuno didirikan oleh Raja Sanna. Raja Sanna kemudian digantikan oleh keponakannya Sanjaya. Masa pemerintahan Sanna dan Sanjaya dapat kita ketahui dari deskripsi kitab Carita Parahyangan. Dalam prasasti lain, yaitu Prasasti Balitung, Raja Sanjaya dianggap sebagai pendiri Dinasti Sanjaya, penguasa Mataram Kuno.

Sanjaya dinobatkan sebagai raja pada tahun 717 dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Kedududkan Sanjaya sangat kuat dan berhasil menyejahterakan rakyat Kerajaan Mataram Kuno. Sanjaya menyebarkan pengaruh Hindu di pulau Jawa. Hal ini ditempuh dengan cara mengundang pendeta-pendeta Hindu untuk mengajar di Kerajaan Mataram Kuno. Raja Sanjaya juga mulai pembangunan kuil-kuil pemujaan berbentuk candi. Stelah Raja Sanjaya meninggal, Kerajaan Mataram Kuno diperintah oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran.

Raja Rakai Panangkaran banyak mendirikan candi, seperti Candi Sewu, Candi Plaosan dan Candi Kalasan. Dari bukti-bukti tersebut, diketahui bahwa Raja Rakai Panangkaran beragama Buddha. Raja Mataram Kuno setelah Rakai Panangkaran berturut-turut adalah Rakai Warak dan Rakai Garung. Raja Mataram Kuno selanjutnya adalah Rakai Pikatan. Persaingan dengan Dinasti Syilendra yang waktu itu diperintahkan oleh Raja Samaratungga dianggap menghalangi cita-citanya untuk menjadi Penguasa tunggal di Pulau Jawa.

Pada abad ke-9 terjadi penggabungan kedua dinasti tersebut melalui pernikahan politik antara Rakai Pikatan dari keluarga Sanjaya dengan Pramodawardhani (Putri Raja Samaratungga), dari keluarga Syailendra. Namun, perkawinan antara Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani tidak berjalan lancer. Setelah Samaratungga wafat, Kekuasaan beralih kepada Balaputradewa yang merupakan adik tiri dari Pramodawardhani. Menurut beberapa Prasasti, seperti Prasasti Ratu Boko (856), menunjukkan telah terjadinya perang saudara antara Rakai Pikatan dengan Balaputradewa.

Balaputradewa mengalami kekalahan dan melarikan diri ke Swarnadwipa(Sumatra). Ia kemudian berkuasa sebagai raja, mengantikan kakeknya di kerajaan Sriwijaya. Hal ini dapat dapat diketahu dari Prasasti Nalanda (India), yang menyatakan bahwa Raja Deewapaladewa dari Bengala menghadiahkan sebidang tanah kepada Raja Balaputradewa dari Swarnadwipa untuk membagun sebuah biara.

Setelah Balaputradewa dikalahkan, wilayah Kerajaan Mataram Kuno menjadi semakin luas kearah selatan (sekarang yogyakarta). Daerah ini dahulunya adalah wilayah Dinasti Syailendra. Rakai Pikatan mengusahakan agar rakyat dinasti Sanjaya dan Syailndra dapat hidup rukun. Pada masa ini, dibangun kuil pemujaan berbentuk candi, Seperti Candi Prambanan. Menurut Prasasti Siwagraha, Rakai Pikatan dan raja-raja Mataram Kuno berikutnya masih tetap menganut agama Hindu Siwa.

Berdasarkan Prasasti Balitung, setelah Rakai Pikatan wafat, kerajaan Mataram Kuno diperintah oleh Rakai Kayuwangi dibantu oleh sebuah dewan penasehat yang juga jd pelaksana pemerintahan. Dewan yang terdiri atas lima patih yang dipimpin oleh seorang mahapatih ini sangat penting perananya. Raja Mataram selanjutnya adalah Rakai Watuhumalang. Raja Mataram Kuno yang diketahui kemudian adalah Dyah Balitung yang bergelar Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Dharmodaya Maha Dambhu adalah Raja Mataram Kuno yang sngat terkenal. Raja Balitung berhasil menyatukan kembali Kerajaan Mataram Kuno dari ancaman perpecahan.

Dimasa pemerintahannya, Raja Balitung menyempurnakan struktur pemerintahan dengan menambah susunan hierarki. Bawahan Raja Mataram terdiri atas tiga pejabat penting, yaitu Rakryan I Hino sebagai tangan kanan raja yang didampingi oleh dua pejabat lainnya. Rakryan I Halu,dan Rakryan I Sirikan Struktur tiga pejabat itu menjadi warisan yang terus digunakan oleh kerajaan-kerajaan Hindu berikutnya, seperti Kerajaan Singasari dan Majapahit.

Selain struktur pemerintahan baru, Raja Balitung juga menulis Prasasti Balitung. Prasasti yang juga dikenal sebagai Prasasti Mantyasih ini adalah prasasti pertama di Kerajaan Mataram Kuno yang memuat silsilah pemerintahan Dinasti Sanjaya di Kerajaan Mataram Kuno. Setelah Raja Balitung wafat pada tahun 910, Kerajaan Mataram Kuno masih mengalami pemerintahan tiga raja sebelum akhirnya pusat kerajaan pindah ke Jawa Timur. Sri Maharaja Daksa, yang pada masa pemerintahan Raja Balitung menjabat Rakryan i Hino, tidak lama memerintah Kerajaan Mataram Kuno. Penggantinya, Sri Maharaja Tulodhong juga mengalami nasib serupa.

Dibawah pimpinan Sri Maharaja Rakai Wawa. Kerajaan Mataram Kuno dilanda kekacauan dari dalam, yang membuat kacau ibu kota. Sementara itu, kekuatan ekonomi dan politik Kerajaan Sriwijaya makin mendesak kedudukan Mataram di Jawa. Pada masa itu, wilayah kerajaan mataram kuno juga dilanda oleh bencana letusan Gunung Merapi yang sangat membahayakan ibu kota kerajaan. Seluruh masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh Rakai Wawa. Ia wafat secara mendadak. Kedudukannya kemudian digantikan oleh Mpu Sindok yang waktu itu menjadi Rakryan i Hino.

CATATAN SEJARAH

Rakai Pikatan, tokoh yang menyatukan 2 wangsa dan membangun Candi Prambanan
Rakai Pikatan mengawini Pramodhawardhani yang saat itu sebagai putri Mahkota kerajaan Mataram Kuno.
Pramodhawardhani, dia adalah Putri utama dari Samaratungga dari dinasti Syailendra, kakak Balaputradewa yang menguasai Sriwijaya, di prasasti Kayumwungan dia meresmikan bhumisambara, di prasasti Tri Tepusan dia membebaskan pajak untuk pemeliharaan Bhumisambhara dengan sebutan Sri Kahulungan, dengan demikian Pramodhawardhani secara tidak langsung adalah Rani tanah Jawa mewakili Samaratungga ayahnya.
Rakai Pikatan melakukan pencapaian terbesar berkali-kali secara berurutan yaitu:
- pembangunan Bhumisambhara(candi Borobudur)
- perkawinannya dengan Pramodhawardhani yang berasal dari wangsa berbeda yang berkuasa
- pemindahan ibu kota Mataram ke Mamwratipura
- pembangunan Syiwagrha (candi Prambanan)
- plus perang konflik dengan Balaputradewa yang merupakan adik iparnya sendiri.

referensi buku
Sejarah nasional Indonesia: Jaman kuna
Sriwidjaja – B Raden Slametmuljana, Slamet Muljana – 1960

Temanggung Jadul (Tanam Paksa th 1831)

Gubernur Jendral Hindia Belanda Van Den Bosch pada 1831 menerapkan Tanam Paksa di masyarakat Kedu (Magelang dan Temanggung).

Dana perang
Penerapan kebijakan eksplotatif ini merupakan strategi Belanda untuk mendapatkan dana setelah kas mereka habis terkuras oleh Perang Jawa. Seluruh Jawa, termasuk dataran lembar subur di antara Merapi-Sumbing-Sindoro tak luput dari eksploitasi ini.
Kedu yang sedari Mataram Kuno merupakan penghasil beras diperas habis. Eksploitasi lain juga terjadi pada pertanian tembakau—yang merupakan komoditi utama Kedu.

Belanda membangun
Untuk mendukung perdagangan kopi dan hasil bumi lain, Belanda membuat sarana-sarana pendukung. Pada 1835, Belanda mendirikan penjanggolan (terminal) angkutan orang dan barang. Ada 11 pejanggolan yang didirikan. Seluruh pejanggolan dilengkapi 57 ekor kuda dan 295 orang kuli angkut. Stanplat ini tersebar di Temanggung dan Magelang. Dengan keberadaan pejanggolan ini semakin mudah bagi Belanda untuk melakukan distribusi barang. Tapi bagi rakyat Kedu, pejanggolan justru makin menambah beban.

Bupati Temanggung
Ketika pejanggolan ini didirikan, Temanggung baru saja setahun berdiri sebagai Kabupaten. Bupatinya, Raden Tumenggung Aryo Djojo Negoro, anak Raden Soemodilogo yang memimpin Temanggung sejak 1834-1848. Bupati baru ini seperti tak berdaya ketika Belanda mengerahkan seluruh tenaga rakyat Temanggung untuk membuat pelbagai sarana pendukung perdagangan. Masyarakat Temanggung saat itu tak hanya dibebani dengan kerja rodi tapi juga pajak.

Pejengkolan
Setahun berikutnya setelah pembangunan pejanggolan, pada 1836 Belanda membangun sarana pos di Kedu. Kereta pos dan juga pos dibangun di ibukota Temanggung dan Magelang. Namun, tetap saja, tenaga pengiriman pos ini mengerahkan tenaga rakyat.
Beban penerapan kerja rodi, pemungutan pajak, dan juga tanam paksa kepada masyarakat ini kian bertambah manakala pada 1845 Temanggung dilanda tifus. Kondisi fisik yang buruk akibat seluruh tenaga dikerahkan untuk kepentingan Belanda menyebabkan banyak penduduk mudah terserang penyakit. Bencana ini pun menjangkiti Temanggung dan sekitarnya selama hampir 3 tahun. Akibat wabah tifus ini menyebabkan kurang lebih 47.931 orang meninggal. Akibat bencana ini pula banyak penduduk yang meninggalkan Temanggung.

Pembuatan Benteng
Namun mengetahui bencana ini Belanda menutup mata. Bahkan Belanda masih mengerahkan tenaga rakyat dalam pembuatan benteng Willem I di Ambarawa. Mengetahui bencana ini, pada 1847, Bupati Temanggung, Raden Tumenggung Hollan Sumodilogo terang-terangan menyatakan keberatannya atas pengerahan pekerja untuk membuat benteng di Ambarawa yang dilakukan Belanda. Keberatan ini disampaikan kepada kolonial sebab rakyat Temanggung banyak yang mati dalam pengerahan pekerjaan berat tersebut.
Belanda tetap tak peduli dengan seruan Bupati Temanggung. Belanda bahkan menambahi beban rakyat dengan pembangunan jembatan Progo. Pembangunan jembatan yang mengggunakan kayu jati ini dimulai pada 1847 dan baru selesai pada 1853. Pembangunan jembatan yang cukup lama ini dikarenakan wilayah Temanggung tak banyak menyediakan lahan jati. Untuk itu, rakyat dikerahkan untuk mengusung kayu jati di luar Temanggung yang jaraknya berkilo-kilo sampai ke tempat jembatan akan dibangun. Bersamaan dengan pembangunan jembatan Progo ini, sebagian rakyat Temanggung yang lain dilibatkan dalam pembangunan jembatan Krasak, perbatasan Kedu dan Yogyakarta.

Pertanian
Sedangkan di bidang pertanian, Belanda terus menggenjot hasil kopi dan hasil sawah di Temanggung. Tapi lagi-lagi Belanda berlaku curang. Belanda mengembalikan lahan tegal yang tak lagi subur kepada rakyat pada 1854. Pohon-pohon kopi yang tak lagi berbuah ditebang oleh perintah Belanda dan setelah itu lahan baru diserahkan kepada rakyat untuk ditanami bahan pangan. Curangnya lagi, Belanda tetap meminta hasil panen tanaman pangan ini.

Hasil pertanian sawah pun coba diperas hasilnya. Untuk lebih menggejot hasil sawah ini, pada 1869. Asisten Residen Kedu, I.W. van Rijk memerintahkan membuat bendungan di Kali Kuwas Temanggung dengan mengerahkan tenaga rakyat. Akibat pembuatan bendungan kali kuwas ini tenaga rakyat semakin habis terkuras. Mereka tak sanggup lagi menggarap lahan pertanian mereka. Akibatnya lahan pertanian terbengkelai. Kebijakan nekat Assisten Residen yang justru menyebabkan hasil pertanian menjadi merosot ini tidak disetujui oleh Gubernur Jendral Belanda, Pieter Meijer. Pieter Meijer akhirnya memberhentikan van Rijk dari jabatan Assisten Residen Kedu di tahun yang sama.

Jalan
Setahun setelah proyek gagal itu, Belanda mengalihkan pada proyek pembuatan jalan. Jalan-jalan yang menghubungkan daerah-daerah penghasil hasil bumi seperti Muntung, Kaloran, dan Parakan diperbaiki pada 1870. Pada tahun ini jalan-jalan yang sebelumnya hanya bias dilewati kuda, kemudian, diperlebar dan diperkeras dengan batu dan kerikil selebar 2 meter. Sedangkan jalan Pos–jalan patroli militer Belanda–seperti di Pingit yang menghubungkan Ambarawa dan Magelang diperlebar menjadi 6 meter.
Pembangunan jalan ini, sebenarnya, dimaksudkan untuk mendukung aktivitas perdagangan dan militer Belanda. Rakyat dilibatkan penuh dalam pembuatan jalan ini. Mereka tak hanya mengambil batu dan menatanya tapi juga dilibatkan dalam pemaprasan bukit seperti yang terjadi di Pingit. Pekerjaan tersebut semakin berat karena Belanda tak menyediakan bantuan alat. Sebagai mandor pembangunan ini adalah para demang yang mereka tak terlibat sama sekali dalam kerja keras ini.

Kerja Rodi di hapus
Setelah Belanda menilai pembangunan-pembangunan cukup mendukung perdangan dan militer mereka, kebijakan lebih diperlunak. Pada 1882 sebagian Kerja wajib umum dihapuskan. Rakyat tak lagi dilibatkan secara penuh dalam pembangunan. Namun mereka tetap dikenai kewajiban memelihara bangunan-bangunan tadi. Kebijakan ini semakin lunak mana kala pada 1887 seluruh kerja rodi itu dihapus. Semenjak itu Belanda menyerahkan segala pekerjaan pembangunan pada perusahaan-perusahaan swasta seperti pembangunan jalur rel kereta api Yogyakarta-Magelang-Temanggung-Parakan yang dikerjakan oleh NIS (Nederland Indische Spoorweg) pada th 1905.

Kerja rodi lagi
Meski pekerjaan rodi dihapus, pada th 1890 Belanda membuat kebijakan lain dengan mengirimkan tenaga kerja ke Suriname, Negara jajahan Belanda di benua Amerika. Pada tahun ini sekitar 32.986 orang dari Jawa dibawa ke Suriname. Temanggung pun tak luput dari pengiriman ini. Sedikitnya 300 orang Temanggung dibawa ke Suriname untuk bekerja di perkebunan. Rata-rata tenaga kerja dari Temanggung ini perempuan, mereka membawa anak beserta keluarga mereka.

Judul : Eksploitasi Kolonial Abad XIX, Kerja Wajib di Karisidenan Kedu 1800-1890.
Pengarang : A.M. Djuliati Suroyo
Tahun Terbit : 2000

Safari Dharma Raya OBL

Mengenal Nama Temanggung pasti mengenal kata OBL / SAFARI DHARMA RAYA yaitu Ratusan Armada Bus yang telah lilir mudik jawa – bali sejak tahun 1971.

PT. Safari Dharma Sakti (dengan nama dagang PO. SAFARI DHARMA RAYA) mulai berdiri tahun 1969 dikota Temanggung, Jawa Tengah dengan nama PO. OBL yang mana merupakan singkatan initial nama dari pemiliknya Oei Bie Lay (Darmoyuwono).

Rute awal yang dijalani adalah rute jarak pendek yaitu jurusan Magelang – Ngadirejo PP. Dalam perkembangan usaha jasa angkutan ini mulai merambah ke armada bis malam pada tahun 1971 dengan rute Temanggung – Surabaya – Malang PP (baik melalui Yogyakarta maupun Semarang), dan kemudian semakin berkembang dengan menambah rute jurusan Yogyakarta – Jakarta PP pada tahun 1974 dan pada tahun 1989 membuka 2 jurusan baru sekaligus yaitu Jakarta – Denpasar PP dan Temanggung-Yogyakarta – Denpasar PP.

Agar lebih berkonsentrasi pada armada bis malam dengan spesialisasi kelas eksekutif dan super eksekutif maka rute bis siang mulai tahun 1984 tidak dijalani lagi.

Sepeninggal Bp. Darmoyuwono (tahun 1989), PO. SAFARI DHARMA RAYA dijalankan oleh dua orang putranya yaitu Hendro Darmoyuwono yang berkantor di Jakarta dan Santoso yang berkantor di Temanggung dengan di bawah pengawasan lbu Soetari Darmoyuwono.

Mulai tahun 1997 ada penambahan rute baru yaitu jurusan Jakarta – Mataram PP dan Temanggung – Yogyakarta – Mataram PP dan pada tahun 2001 mulai menambah rute baru dengan melayani jurusan Solo – Semarang – Jakarta PP. di tahun ini juga mulai memasuki Pulau Sumbawa dengan membuka rute Jakarta – Bima PP. Sedangkan untuk jurusan Temanggung – Yogyakarta – Bima ijin trayek sudah diperoleh dan saat ini armada sedang dalam proses karoseri, diharapkan sebelum akhir tahun 2003 rute tersebut sudah dapat dilayani.

Atas tawaran dari salah seorang relasi, pada tahun 1999, PT. SAFARI DHARMA SAKTI kerjasama untuk pengadaan beberapa unit bis angkutan bandara guna dioperasikan di bandara Juanda Surabaya dengan masa kontrak selama 3 tahun, yang mana kontrak tersebut telah berakhir pada tahun 2002.

Sejalan dengan banyaknya permintaan dari para pelanggan dan biro perjalanan agar PO. SAFARI DHARMA RAYA tidak hanya menyediakan bis eksekutif dan super eksekutif saja, maka sejak akhir tahun 2000 mulai menyediakan bis-bis pariwisata dengan beberapa pilihan kapasitas tempat duduk sesuai dengan kebutuhan/permintaan para pengguna jasa layanan kami.

Pada tahun 2002 PT. SAFARI DHARMA SAKTI mengikuti proses tender pengadaan & pelayanan bis angkutan bandara yang diadakan oleh PT. GAPURA ANGKASA untuk pelayanan di dalam bandara Ngurah Rai Denpasar & berhasil mendapatkan kepercayaan dari PT. GAPURA ANGKASA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan masa kontrak awal selama 5 tahun.

Dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun menggeluti bisnis transportasi penumpang dengan spesialisasi pada bis-bis eksekutif & super eksekutif yang kemudian diperluas dengan bis pariwisata
dan bus angkutan bandara, ke depan di samping tetap konsisten mengembangkan sektor tersebut, PO. SAFARI DHARMA RAYA akan melakukan penetrasi pasar dengan menggarap kebutuhan akan
armada bis dengan spesifikasi ataupun kebutuhan khusus, misalnya bis untuk angkutan karyawan perkebunan ataupun pertambangan yang menuntut tingkat keselamatan yang tinggi.